Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, mencari dukungan dari daerah lain untuk menggugat pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Bupati termuda se Indonesia Timur ini bahkan dengan tegas mengajak kepala daerah lain melakukan gugatan di MK. Ajakan itu dilontarkan Adnan saat menghadiri rapat forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Sahid Sudirman Center, Jakarta, Kamis (5/5/2016).
Dengan gamblang, mantan anggota DPRD Sulsel dua periode ini, menyebut BPJS Kesehatan yang diwajibkan pada warga dengan iuran per bulannya telah menyalahi UUD 1945. Ia pun menyebut BPJS kesehatan tersebut sangat memberatkan masyarakat.
Bahkan sudah mengebiri hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Belum lagi buruknya pelayanan untuk mereka yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Adnan mencontohkan di Kabupaten Gowa, yang sudah sejak lama menjalankan program kesehatan gratis, terganggu dengan BPJS Kesehatan.
Pasalnya, warga yang selama ini bisa berobat dengan gratis hanya dengan menggunakan KTP dan KK, kini dihalangi mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari daerah dengan adanya aturan terkait BPJS.
"Sudah kewajiban negara memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, bukan menambah beban masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan," ujarnya.
Atas dasar itu, ia mengajak seluruh kepala daerah untuk bergabung melakukan gugatan ke MK. Mendengar hal itu, para bupati yang berada di forum para pimpinan daerah tersebut menyambutnya dengan positif.
Ketua APKASI, Mardani H Maming yang juga Bupati Tana Bumbu, mendengar hal itu langsung merespon bersama anggota APKASI lainnya. Usulan Bupati Gowa tersebut bahkan disetujui untuk langsung dibahas di forum tersebut.
Apalagi di saat bersamaan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Agus Hadian Rahim, juga menghadiri forum tersebut. Berbagai respon positif memang datang dari anggota APKASI untuk membahas usulan Adnan tersebut.
Seperti Bupati Kulon Progo, Bupati Manggarai, Bupati Bangka Barat, Bupati Malaka dan kepala daerah lainnya. Bupati Malaka, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Bria Seran, bahkan datang menyalami Adnan merespon dengan menyatakan setuju dengan ajakan tersebut.
Pasalnya BPJS Kesehatan memang sangat merisaukan warga. Rapat pun langsung dilanjutkan untuk membahas terkait ajakan Bupati Gowa tersebut. Permasalahan BPJS Kesehatan ini, tak hanya dirasakan oleh warga Gowa tapi hampir di seluruh daerah di Indonesia.
sumber : rakyatku.com
0 komentar:
Posting Komentar