PKB-PPP Paling Terhukum Akibat Dukung Ahok

Direktur Polmark Eep Saefullah Fatah. FOTO: Fathra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Polmark Eep Saefullah Fatah menilai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) paling keras dihukum pemilihnya karena mendukung Basuki T Purnama (Ahok) di Pilkada DKI Jakarta. 

Ini disampaikan Eep dalam diskusi bertajuk Setelah Pilkada Usai di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4). 

Menurut Eep, ketika PKB dan PPP dengan label warna tertentu yang melekat pada mereka, kemudian di putaran kedua memutuskan dukungan ke Basuki- Djarot, hukuman terkeras diterima dari pemilih mereka. 

"Hukuman terkeras ternyata bukan dari presiden yang meminta mereka mendukung Basuki-Djarot, vonis terberat adalah dari pemilih mereka sendiri," ujar Eep. 

Hal itu menurut Eep bisa dilihat dari survei yang mereka lakukan. Lebih 70 persen pemilih PPP dan PKB memilih paslon yang tidak didukung partai. 

"Buat apa bikin partai kalau tidak didengar pemilih mereka. Partai didirikan bukan untuk selembar pengakuan dari Kemenkumham. Kalau hanya itu, bukan saja mereka berkhinatan pada pemilih tapi juga pada tujuan pendirian partai," tutur Eep. 

Dia menambahkan, pemilih di Jakarta maupun daerah lain menurutnya sudah otonomo. Mereka tidak merasa terikat lagi ketika partai tidak lagi memiliki aspirasi yang sama. 

"Makanya, pilkada 2017 adalah momentum bagi partai-partai membenahi diri, menguatkan basisnya di tengah masyarakat," pungkas dia.